AKSARAKATA.ID, KOTA JANTHO— Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kualitas layanan air bersih, sejumlah anggota DPRK Aceh Besar turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi distribusi air PDAM Tirta Mountala di Kecamatan Darussalam, Jumat (27/3/2026).
Peninjauan dilakukan di beberapa gampong, di antaranya Gampong Lampuja dan Gampong Lamtimpeung, Tungkop. Kunjungan tersebut di inisiasi Anggota Komisi III DPRK Aceh Besar Rahmat Aulia, didampingi Anggota DPRK dari Dapil VI, Satria Maulana Putra.
Rahmat Aulia mengatakan, pihaknya turun langsung setelah menerima laporan dari warga terkait kondisi air PDAM yang keruh, berlumpur, bahkan terkadang mengandung endapan yang mengganggu penggunaan sehari-hari.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat, sehingga perlu memastikan langsung kondisi di lapangan. Ternyata memang benar, kualitas air yang diterima warga tidak layak,” ujar Rahmat.
Salah seorang pelanggan PDAM Tirta Mountala di Gampong Lampuja, Rusli, mengungkapkan bahwa kondisi air keruh tersebut sudah terjadi sejak sebelum Ramadan dan semakin parah dalam beberapa waktu terakhir.
“Airnya keruh dan kotor, bahkan kadang mengeluarkan lumpur, apalagi kalau pakai mesin pompa. Ini sudah berlangsung sejak sebelum Ramadan,” ujarnya.
Rusli yang juga mantan Geuchik Gampong Lampuja menambahkan, keluhan serupa dirasakan oleh warga di sepanjang jalur distribusi PDAM hingga kawasan Siem. Bahkan, sejumlah pelanggan mengalami kerusakan peralatan rumah tangga akibat endapan lumpur.
“Ada warga yang mesin cuci dan pompa airnya rusak karena kotoran yang mengendap. Ini tentu sangat merugikan,” katanya.
Ia juga menyampaikan kekecewaannya karena meskipun kualitas air buruk, tagihan PDAM tetap berjalan normal. “Kami tetap bayar sekitar Rp130 ribu per bulan, dengan pemakaian sekitar Rp25 ribu. Kami berharap air yang kami terima bersih dan layak digunakan,” ujarnya sambil menunjukkan bukti pembayaran.
Menanggapi hal tersebut, Rahmat Aulia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan memanggil pihak manajemen PDAM Tirta Mountala.
PDAM merupakan mitra kerja Komisi III DPRK. Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRK untuk menggelar hearing dengan direksi PDAM guna mencari solusi dan memastikan adanya perbaikan layanan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum adanya pertemuan resmi antara DPRK dengan Plt Direktur PDAM yang baru, sehingga koordinasi perlu segera dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sejak ditunjuknya Plt direktur yang baru, kami belum pernah duduk bersama. Ini menjadi penting agar persoalan yang dihadapi masyarakat bisa segera ditangani secara serius,” tambahnya.
Rahmat turut mengimbau masyarakat yang mengalami kendala serupa untuk aktif melaporkan kepada DPRK, khususnya Komisi III, agar dapat segera ditindaklanjuti.
Kami terbuka menerima laporan dari masyarakat. Ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan kami untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik,” pungkasnya.(ADV)
