aksarakata.id, Ankara – Wakil Presiden ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan agar pengalaman penyelesaian konflik Aceh dijadikan rujukan bagi Pemerintah Turki dalam mencari jalan damai dengan kelompok Kurdi.
JK menekankan bahwa konflik berkepanjangan tidak akan bisa tuntas jika hanya mengandalkan pendekatan militer.
Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam konferensi internasional bertajuk In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East di Ankara, Turki, Senin (9/11/2026).
Forum ini diselenggarakan oleh lembaga nirlaba Turki, OSRAM (Pusat Studi Timur Tengah), bekerja sama dengan Universitas Oxford.
Pentingnya Negosiasi dan Amnesti
Dalam sesi yang membahas penanganan konflik Kurdi, JK menegaskan bahwa memahami akar masalah adalah kunci utama.
Menurutnya, kekuatan senjata memiliki batasan dalam menyelesaikan perselisihan ideologi atau kewilayahan yang sudah mengakar puluhan tahun.
“Konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata. Kita harus memahami akar masalahnya. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa jalan terbaik adalah melalui negosiasi, membangun kepercayaan, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang pernah berjuang untuk kembali ke masyarakat,” ujar JK dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).
Salah satu poin krusial yang diusulkan JK adalah pemberian amnesti kepada para pejuang dan aktivis Kurdi.
Ia menilai amnesti merupakan jaminan keamanan yang memungkinkan para mantan kombatan menjalani kehidupan normal tanpa rasa takut.
“Amnesti itu penting. Bagaimana mungkin orang mau kembali ke masyarakat kalau mereka masih merasa takut dan tidak memiliki jaminan keamanan? Mereka harus diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru,” tambahnya.
Belajar dari Kesepakatan Helsinki 2005
JK merujuk pada keberhasilan Kesepakatan Damai Helsinki pada Agustus 2005 yang mengakhiri perseteruan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Melalui kebijakan amnesti dan program reintegrasi, mantan kombatan GAM dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat.
Selain aspek legal formal seperti amnesti, JK menyoroti tiga faktor kunci dalam proses perdamaian:
Membangun komunikasi langsung dengan pemimpin kelompok perlawanan untuk menumbuhkan kepercayaan.
Mediator NetralKehadiran pihak ketiga yang tidak memihak, memahami persoalan mendalam, dan mampu membawa pihak bertikai duduk bersama.
Kemauan BerundingKeberanian kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah dan saling percaya.
Diplomasi Melalui Film
Rangkaian konferensi ini juga diisi dengan pemutaran film The Last Accord pada Minggu (8/11), yang mendokumentasikan perjalanan damai di Serambi Mekkah. Dalam sesi khusus tersebut, JK hadir bersama mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin serta diplomat senior Dino Patti Djalal.
JK menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa konflik puluhan tahun di Timur Tengah, khususnya terkait isu Kurdi di Turki, tetap memiliki peluang damai.
“Pengalaman Aceh membuktikan bahwa perdamaian itu mungkin dicapai. Kuncinya adalah keberanian untuk berunding dan kemauan mencari jalan tengah,” pungkanya.(Mak/*)
