AKSARAKATA.ID, KOTA JANTHO — Anggota DPRK Aceh Besar Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Maulana Akbar menyoroti kinerja fungsi penunjang pemerintah daerah, khususnya Sekretariat Daerah (Setda) yang dinilai belum optimal sebagai motor penggerak reformasi birokrasi. Dewan menilai capaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang hanya berada pada angka 54,90 atau kategori CC menjadi indikator kuat lemahnya tata kelola kinerja di lingkungan pemerintah daerah.
“Nilai ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan kegagalan dalam mendorong perbaikan sistemik di seluruh OPD. Setda seharusnya menjadi leading sector dalam memastikan perencanaan dan pengukuran kinerja berjalan efektif,” tegas salah Maulana dalam rapat paripurna.
Baginya DPRK mendesak Sekretariat Daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat pendampingan intensif kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam aspek perencanaan dan pengukuran kinerja yang terukur dan akuntabel.
Selain itu, perhatian serius juga diarahkan kepada Baitul Mal. Dewan menilai rendahnya realisasi penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang baru mencapai 63,08 persen dari total potensi sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik.
“Potensi ZIS di Aceh Besar sangat besar, tetapi belum tergarap maksimal. Ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kepercayaan dan tata kelola,” ujarnya
Untuk itu, DPRK merekomendasikan agar Baitul Mal melakukan langkah terobosan, mulai dari penguatan sosialisasi, peningkatan transparansi pengelolaan dana, hingga mempererat koordinasi dengan Baitul Mal di tingkat gampong.
“Kami minta, pengelolaan ZIS harus dilakukan secara profesional dan akuntabel agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi kemaslahatan umat,” pungkasnya.(ADV)
