aksarakata.id, Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd, mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh memperluas bantuan pendidikan hingga perguruan tinggi agar mahasiswa dari keluarga miskin dan kurang mampu dapat melanjutkan kuliah tanpa terkendala biaya.
Hal itu disampaikan Musriadi saat menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala dalam Reses III Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Aula Tekkomdik Kota Banda Aceh, Selasa (27/10/2026).
Musriadi mengapresiasi program beasiswa bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu yang sedang memasuki tahap finalisasi dan direncanakan diluncurkan bulan depan. Ia berharap program tersebut tepat sasaran dan dapat diperluas hingga mahasiswa, terutama mereka yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Bantuan pendidikan jangan berhenti pada jenjang SD dan SMP. Mahasiswa dari keluarga miskin juga perlu mendapat perhatian agar tetap memiliki kesempatan meraih gelar sarjana,” ujar Musriadi.
Aspirasi tersebut turut disampaikan peserta reses, Nurmi, yang berharap pemerintah kota memprioritaskan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Menanggapi aspirasi itu, Musriadi mengusulkan program Beasiswa Banda Aceh Harapan Masa Depan yang memprioritaskan mahasiswa miskin melalui seleksi transparan, verifikasi kondisi ekonomi, dan penyaluran tepat sasaran. Pendataan calon penerima, menurutnya, perlu mempertimbangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta verifikasi lapangan sesuai ketentuan.
“Beasiswa bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang memiliki kemampuan dan semangat belajar harus mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.
Selain pendidikan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pemberdayaan ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda. Musriadi mendorong Pemko Banda Aceh memperkuat pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, serta memperluas kesempatan kerja agar generasi muda mampu mandiri secara ekonomi.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui kebijakan dan program pembangunan sesuai kewenangan, kemampuan keuangan daerah, serta peraturan yang berlaku.
“Jangan biarkan aspirasi masyarakat berhenti sebagai catatan reses. Kami akan terus menyuarakan kebutuhan warga agar pemerintah kota menghadirkan kebijakan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Musriadi.(Mak/*)
